Dilarang Mengutip Retribusi SIUP


INDRAMAYU – BPMP (Badan Penanaman Modal dan Perizinan) Kab. Indramayu membuat edaran melarang anak buahnya memungut retribusi SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) termasuk IUI (Izin Usaha Industri) kepada masyarakat.

Larangan pemungutan retribusi itu kata Kepala BPMP Drs.H. Umar Budi Karyadi, dijumpai Pos Kota, Kamis (20/1) terhitung sejak 1 Januari 2011. Dasar hukumnya diberlakukannya UU No.28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Jika larangan itu masih dilanggar, kata Umar Budi Karyadi, maka daerah bakal terkena sangsi. Yaitu berupa penurunan perolehan DAU/DAK (Dana Alokasi Umum/Dana Alokasi Khusus) dari pusat.

Menurut Umar Budi Karyadi, sebelum diberlakukannya UU No. 28/2009, terdapat 44 jenis perizinan yang terkena retribusi atau pajak daerah. Sekarang yang terkena retribusi dan pajak daerah itu hanya tinggal 14 jenis perizinan.

Kendati ada 30 jenis perizinan yang retribusi dan pajak daerahnya dibebaskan, pihaknya belum berfikir menuntut kompensasi dana ke pusat. “Wah kita belum berfikir ke arah sana (kompensasi dana-red),” ujarnya.

Ditambahkan, tahun 2010, BPMP menargetkan PAD dari retribusi dan pajak daerah sebesar Rp2,3 milyar, realisasinya mencapai sebesar 140 persen.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s